Dituding Berita Bohong, Dugaan Pungli Ketua JPKP Provinsi Lampung Telah Terkonfirmasi

INFOSOSIAL.ID–Ketua DPW Organisasi Kemasyarakatan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Lampung menuding pemberitaan di media infososial.id tebarkan pemberitaan bohong, langgar kode etik jurnalis dengan tidak mengkonfirmasi narasumber.

Hal itu terungkap setelah redaksi infososial.id mendapatkan link berita dari  beberapa media diantaranya indo opsi. com dan kaper news. com, selain itu informasi yang dihimpun redaksi ada juga ada dari media krui. com dan lampung media. com.

Pada kesempatan itu, Ketua DPW JPKP Provinsi Lampung dalam pemberitaan yang beredar menyampaikan bantahan dugaan melakukan Pungutan Liar (Pungli) terhadap warga di Kabupaten Mesuji perihal kepengurusan Sporadik atau PTSL.

Mayat Wanita Ditemukan dengan Wajah Hancur di Kali Putih Kabupaten Lamteng

Dikutip dari Kapernews.com, Ketua Juliansyah Lubis mengatakan infososial.id tidak pernah mengkonfirmasi terkait berita yang telah diterbitkan sebelumnya.

”Mereka sama sekali tidak konfirmasi ke saya, berita tersebut tidak berimbang. Kapan pihak Redaksi Infososial.Id mengonfirmasi kabar miring ini ke saya, tidak ada satupun dari mereka, baik wartawan, atau Pimrednya sekalipun tidak mencoba konfirmasi ke saya,” Imbuh Juliansyah Lubis.

Media kapernews.com salah satu dari beberapa media yang yang diduga menjadi corong dan digunakan untuk menyudutkan infososial.id menyebutkan Ketua DPW Juliansyah Lubis menuding berita tersebut adalah pemberitaan bohong dan tidak berimbang.

”Dalam narasi berita yang ditulis oleh redaksi Infososial.Id, sangat tendensius, menyerang pribadi saya secara utuh, tidak ada unsur praduga tak bersalah, langsung memvonis saya melakukan pungli, tanpa konfirmasi dengan saya, dan kroscek kebenaran informasinya, ini penggiringan opini namanya, ” Tegas Juliansyah Lubis saat diwawancarai Media ini, terkait kabar miring yang menerpa tubuh DPW JPKP Provinsi Lampung.

PLN Berhasil Pulihkan 100 Persen Gangguan Listrik Sumatera-Babel, Gerak Cepat jadi Kuncinya

Ketua JPKP Provinsi Lampung juga mengatakan nama yang tertera pada berita sebelumnya di media infososial.id tidak benar.

”Saya minta hak Jawab kepada media Infososial.Id, nama saya sudah dicemarkan, karena apa yang ditulis oleh Redaksi Infososial.id merupakan berita bohong. Lihat saja dari judul saja sudah salah, yang seharusnya JPKP ditulisnya JPK Lampung, seharusnya Juliansyah Lubis, ditulisnya Jhon Lubis, dari hal itu saja sudah terlihat media tersebut tidak konfirmasi ke saya, ” Lanjut Juliansyah Lubis.

Padahal, informasi yang diterima redaksi dari sumber yang tak ingin disebutkan mengatakan nama Jhon Lubis adalah nama panggilan sedangkan nama Juliansyah Lubis adalah nama aslinya.

“Nama panggilan Jhon Lubis.
Nama aslinya Juliansyah Lubis.”tulis sumber pada redaksi melalui aplikasi WhatsApp, Kamis (15/12/22).

Namun perlu diketahui, Media Infososial.id telah melakukan konfirmasi melalui via telpon bahkan menemui narasumber pada tanggal 22 Agustus 2022 terkait dugaan Pungli yang dilakukan Ketua JPKP Provinsi Lampung Juliansyah Lubis di Kabupaten Mesuji beberapa waktu lalu.

“Darimana ya?”tanya Ketua JPKP Provinsi Lampung Juliansyah Lubis pada awak media, kemudian dijawab dalam rekaman telpon tersebut. “Dari media, ingin mengkonfirmasi terkait pengurusan tanah di Mesuji” jawab awak media dalam rekamannya, (22/8/22) sekira pukul 17.25 Wib.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani Akan Kunjungi Lampung Tengah Sentra Buah

Lalu, Ketua JPKP Provinsi Lampung mengatakan untuk terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada ketua DPD JPKP Kabupaten Mesuji. “Ya, itu tinggal konfirmasi sama Ketua DPD nyalah, Herman namanya, jadi kau tinggal konfirmasi ke dia aja” dalihnya dengan tidak menjawab pertanyaan awak media via telpon.

Disinggung terkait informasi yang beredar adanya dugaan pungutan sebesar Rp 500.000.- hingga jutaan rupiah, Ketua JPKP Provinsi Lampung Juliansyah Lubis mengatakan tidak menerima bahkan terkesan menyangkal. “Seperak juga gak pernah dapet itu”ujarnya.

Kemudian, ketika awak media mengkonfirmasi masalah JPKP Provinsi Lampung melakukan kepengurusan surat-surat untuk melegalkan tanah di Kabupaten Mesuji  pada Ketua DPD JPKP Kabupaten Mesuji juga sempat menanyakan pada awak media dari media apa. “Dari media mana kita”sambutnya.

“Dari media Infososial.id” jawab awak media pada Ketua DPD JPKP Kabupaten Mesuji Herman Ashari. (22/8/22)

Ketika disinggung masalah dan pertanyakan yang serupa dengan ketua JPKP Provinsi Lampung, Ketua DPD JPKP Kabupaten Mesuji juga tidak berkenan untuk menjawabnya.

“Jadi lo langsung aja ke Kadesnya aja ya kalo gak ya, kalo kita ini kan JPKP inikan sekedar pendampingan aja”jawabnya.

Terkait berita sebelumnya dimedia ini, sumber yang tak ingin disebutkan menyampaikan Ketua DPW JPKP Provinsi Lampung akan memantau wilayah DPD mana yang kira-kira akan mendapat “kocek”.

Sumber yang tak ingin disebutkan namanya di Kabupaten Mesuji mengatakan Ketua JPKP diduga meminta biaya kepengurusan Sporadik dari lima ratus hingga satu juta rupiah (Rp.1000.000.-) per Sporadik.

Oknum ASN Inspektorat Diduga Terlibat Narkotika Diamankan Polres Tubaba

“Seperti mesuji dengan beraninya sang Ketua meminta untuk biaya pembuatan Sporadik untuk lahan mencapai satu juta rupiah setiap satu sporadik”sampainya.

Lanjutnya, dikatakan Ketua JPKP Lampung juga diduga meminta uang hingga belasan juta dengan alasan membeli alat ukur, sewa mobil, meminta uang transport dua juta rupiah

“Sebelumnya dia juga meminta uang kepada masyarakat yang besarnya lima belas juta dengan alasan untuk membeli alat ukur, sewa mobil, dan oprasional, dan meminta uang transport dua juta rupiah, dan selama satu minggu di Mesuji Jhon Lubis meminta uang transpot pulang tujuh juta rupiah.”tulis sumber yang tak ingin disebutkan namanya.

Hasil yang diharapkan oleh masyarakat mesuji ternyata hanya janji saja, karena setelah itu masyarakat Labuhan Indah selalu mempertanyakan berkas Sporadik yang sudah mereka buat untuk lahan.

Bahkan kelakuan Juliansyah Lubis bukan hanya disitu saja, dia diduga juga akan mencari lagi masyarakat regester 45 seperti wilayah moro-moro, “Mereka sudah cukup lumayan banyak menghabiskan uang dari awal sampai sekarang sudah lima puluh sampai enam puluh juta dikeluarkan oleh mereka”.menurut ketua kelompok mereka Sabidi.

Danramil Mayor Yudi Nugroho: Agar Babinsa Jadi Inspirasi dan Contoh Bagi Masyarakat

Kendati demikian, Ketua JPKP Provinsi Lampung menyampaikan pada awak media terkait masalah kepengurusan dan keterlibatan JPKP Provinsi Lampung dalam kepengurusan PTSL wilayah Desa Wayserdang, Kabupaten Mesuji.

“Kalo gua sudah membantu masyarakat Wayserdang dia sudah terbantu PTSL keluar semua, masak diorang gak ngucapin terimakasih dan kami gak ada MoU, gak mau” akunya pada awak media saat dikonfirmasi di rumahnya. Senin malam (22/12/22).

Media Infososial.id menyikapi berita tuduhan media online Kaper news.com, fajar berita.com, media krui .com dan lampung media.com
bahwa media ini memberitakan tidak benar adanya  dugaan Pungli yang dilakukan oleh ketua DPW JPKP Provinsi Lampung Juliansyah Lubis dan memberitakan tidak berdasarkan narasumber dan tidak ada konfirmasi terkesan media ini Tendensius terkait pemberitaan tersebut.

Tuduhan terhadap media ini terbantahkan karena data konfirmasi lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan baik data konfirmasi ke ketua DPW maupun data konfirmasi ke DPD Kabupaten Mesuji karena pada dasarnya sifat media adalah pemberitaan yang berimbang.

Namun perlu diingatkan kembali pada tanggal 22 Agustus 2022 dan sebelumnya wartawan media ini telah melakukan konfirmasi terkait pemberitaan yang terbit pada tanggal 5 Desember terkait dugaan Pungli tersebut.

Media infososial.id membantah pernyataan ketua DPW JPKP Provinsi Lampung terkait pemberitaan keterlibatan dugaan Pungli pembuatan sporadik dirinya tidak pernah dikonfirmasi media ini atas pemberitaannya salah besar, karena sebenarnya berita tersebut sudah terkonfirmasi namun untuk penerbitan berita tersebut tepat bulan ini artinya berita tersebut sudah terkonfirmasi dengan benar.

Adapun ketua DPW JPKP Provinsi Lampung dan media yang memberitakan menuduh media ini tidak mengkonfirmasi pemberitaan itu lalu mau dibawah ke ranah hukum dan ke dewan pers itu hak setiap manusia.

Perlu diingat tuduhan terhadap media ini juga ada konsekuensinya dan siap melaporkan balik media yang memberitakan hingga menuduh memberitakan tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

Sebelumnya diketahui, JPKP adalah organisasi yang besar dan telah berdiri delapan tahun yang lalu, yang dikomandoi oleh Maret Samuel Sueken, dan JPKP adalah relawan yang membantu program – program Presiden Joko Widodo, seperti kesenjangan di masyarakat baik kemiskinan ataupun kesehatan. (Red).